Lembaga Survei Charta Politika Indonesia merilis survei terkait evaluasi publik atas kinerja Gubernur-Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2025.
Mah menegaskan bahwa putusan MK, termasuk Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, bersifat final dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh pembentuk…
Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD berkata begini soal putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal. Ada…
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizami Karsayuda atau Rifqi menilai putusan 135 membuat martabat MK menjadi turun.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan proses pengusulan RUU Pemilu tidak bisa diserahkan ke pemerintah…
KPU mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 986 miliar dari sebelumnya alokasi pagu indikatif lembaga yang tercatat sebegini.
Anggota DPR Supriyanto menilai putusan MK soal pemisahan pemilu berpotensi melanggar konstitusi.
Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyebut Indonesia memerlukan sistem pemilu berkelanjutan setelah adanya putusan MK soal pemisahan pemilu nasional…
MK didorong memberikan penjelasan secara rinci perihal putusan pemisahan pemilu nasional dan daerah atau lokal, karena dinilai menuai polemik.
Martin menggarisbawahi kesamaan pandangan para ahli bahwa putusan MK tersebut berpotensi melampaui kewenangannya.
Pemisahan waktu pemilu nasional dan daerah dapat menciptakan celah penyalahgunaan kekuasaan.
Komnas HAM mendukungan putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan daerah. Ingatkan 181 kematian petugas penyelenggara pemilu pada…
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan daerah persoalan besar. Begini…
Mendagri Tito Karnavian mengatakan pemerintah belum bisa bersikap terhadap putusan MK nomor 135/PUU-XXII/2024 sebelum dilakukan rapat antarkementerian.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan daerah, aneh…
Demokrat siap dengan berbagai opsi yang akan diputuskan partai menindaklanjuti putusan MK nomor 135, karena menyiapkan sejumlah rencana.
Ketua DPR Puan Maharani menyebut fraksi di parlemen akan berembuk membahas putusan MK 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional…
PDI Perjuangan perlu melaksanakan rapat di internal sebelum bersikap terhadap putusan MK nomor 135/PUU-XXII/2024.
Waketum PAN Eddy Soeparno menyebut MK membuat norma baru terkait pelaksanaan pemilu dalam putusan nomor 135.
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyebut parpolnya tidak mau terburu-buru bersikap terhadap putusan MK nomor 135.
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyebut parpolnya tidak mau terburu-buru bersikap terhadap putusan MK nomor 135.
JPNN.com 
