JPNN.com 
Pembahasan RUU BUM Desa Dihentikan, Gus Halim: UU Cipta Kerja Sudah Komprehensif
Sekadar informasi, sejak UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan, BUM Desa telah sah dinyatakan sebagai badan hukum.
Dengan begitu, BUM Desa dan BUM Desa Bersama memiliki keleluasaan dalam menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra dalam pengembangan bisnis.
Dua UU tersebut diperkuat Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 dan Permenkum HAM Nomor 40 Tahun 2021 yang mengatur pendaftaran dan pengesahan badan hukum BUM Desa dan BUM Desa Bersama.
Hingga saat ini, Kemendes PDTT terus membuka pendaftaran bagi BUM Desa untuk menjadi badan hukum.
Dilakukan pendataan jenis usaha, omzet, nilai aset, serta kondisi objektif melalui Sistem Informasi Desa untuk memastikan BUM Desa memang sehat secara ekonomi. (mrk/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Kemendes PDTT, DPR, dan DPD menyimpulkan untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU BUM Desa
Redaktur & Reporter : Tarmizi Hamdi
- UU Cipta Kerja Wujudkan Ekonomi Indonesia Lebih Inklusif
- Mudahkan Perizinan Dasar Berusaha, UU Cipta Kerja Pacu Pertumbuhan Ekonomi 2024
- UU Cipta Kerja Bikin Perizinan Cukup Satu Pintu, Termasuk soal PBG
- Satgas UU Cipta Kerja Gelar Workshop Bersama IWAPI di Hari Perempuan Internasional
- Satgas UU Cipta Kerja Bahas Evaluasi Upah Minimum dan Kebijakan Alih Daya
- Waka MPR Sebut Peningkatan Desa Wisata Harus Berdampak Positif Bagi Ekonomi Masyarakat
