Pembangunan Bandara NYIA Harus Didukung Studi Mitigasi

jpnn.com, KULON PROGO - Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menegaskan pentingnya studi mitigasi secara komprehensif dalam pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo.
Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR tersebut, studi mitigasi terhadap wilayah/daerah yang akan dijadikan sebagai bandara bertaraf internasional untuk mengetahui berbagai potensi bencana alam seperti gempa, tsunami, gunung meletus dan sebagainya sehingga bisa mengantisipasi dan meminimalisir dampak bencana tersebut.
"Fokus kunspek ini dalam rangka meninjau Bandara Kulon Progo atau New Yogyakarta International Airport (NYIA). Ground breaking dilakukan 7 Januari 2017 oleh Presiden Joko Widodo. Komisi V DPR ingin memastikan proses pembangunan dan infrastruktur pendukung untuk mempermudah mobilitas penumpang dan logistik nantinya," kata Sigit saat meninjau infrastruktur dan transportasi ke Kabupaten Kulon Progo, Senin (9/10).
Politikus PKS ini juga berharap bisa menginventarisir permasalahan-permasalahan yang masih terjadi terkait dengan pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan serta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi selaku mitra Komisi V DPR di Kabupaten Kulon Progo ini.
Sementara itu Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo berharap pembangunan Bandara di Kulon Progo mampu memenuhi standar pelayanan bandara bertaraf internasional, tapi juga bisa memberi multiplier effect yang bisa memacu perkembangan ekonomi, aktivitas bisnis dan usaha kecil menengah.
"Geliat kegiatan pariwisata Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan akan memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui UKM," pungkas Hasto. (adv/jpnn)
Ground breaking New Yogyakarta International Airport sudah dilakukan 7 Januari 2017.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang
- Momen KSAL Minta Tunggakan BBM TNI AL Rp 2,25 T ke Pertamina Diputihkan