Perlu Penanganan Khusus Peredaran Narkoba di Papua

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki begitu banyak perbatasan sehingga perlu penanganan khusus peredaran narkoba terutama di wilayah seperti Papua ini.
“Saya kira perlu ada tambahan personil Polisi dan TNI di wilayah perbatasan yang luas seperti di Papua ini. Karena, menurut Wakapolda, peredaran narkoba banyak ditemukan masuk lewat laut," kata Anggota Baleg, Khatibul Umam Wiranu usai mengunjungi daerah perbatasan di Jayapura, Kamis (5/9).
Menurutnya, perlu ada tindakan yang lebih tegas di daerah perbatasan, seringkali atas nama persaudaraan seperti di perbatasan Jayapura dan Papua Nugini, lalu lintas masuk orang agak longgar.
Selain itu, perlu adanya regulasi yang mengatur tradisi masyarakat terhadap miras, karena hal itu masih erat kaitannya dengan narkoba, Politikus Fraksi Demokrat ini juga mengapresiasi kinerja Kepala BNN yang berhasil mendeteksi peredaran narkoba melalui tiang pancang dengan jumlah yang fantastis.
“Memang Papua menjadi salah satu perbatasan yang sangat krusial untuk memasukkan barang haram ini, terlebih persoalan personil masih sangat terbatas. Kita akan sampaikan kepada Pimpinan BNN dan Komisi III,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala BNNP, Bambang BS mengatakan, perlu tambahan personel untuk mencegah peredaran narkoba di Papua ini.
“Anda bisa bayangkan, dari 29 Kabupaten Kota, Baru ada 2 Kantor BNN, di Jayapura dan Mimika. Minimal kami mengajukan tambahan 3 kantor BNN di daerah yang rawan perederan narkoba,” terangnya.(adv/jpnn)
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki begitu banyak perbatasan sehingga perlu penanganan khusus peredaran narkoba terutama di wilayah seperti Papua
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang
- Momen KSAL Minta Tunggakan BBM TNI AL Rp 2,25 T ke Pertamina Diputihkan