Pembangunan Infrastuktur Terlalu Ambisius

"Sebetulnya, secara realistis hal itu hanya bisa dicapai 50 persen sampai 2019," kata dia.
Target tinggi dalam pembangunan infrastruktur dinilai akan menyebabkan masalah karena butuh pendanaan besar.
Seluruh sumber dana pemerintah termasuk dari APBN pun diarahkan untuk pembangunan tersebut.
"Masalahnya kewajiban pemerintah dalam jangka pendek seperti peningkatan kesejahteraan dan menjaga daya beli masyarakat jadi terabaikan," katanya.
Untuk mencapai keseimbangan, kata Faisal pemerintah pun menggenjot penerimaan dari sisi perpajakan.
Sayangnya, hal ini bersamaan dengan perlambatan ekonomi global yang turut berpengaruh ke domestik.
"Jadi untuk menggali pajak akan menjadi lebih sukar," kata Faisal.
Dalam kondisi ekonomi melambat, kata Faisal, biasanya negara lain akan melonggarkan pajak.
Pemerintah fokus pembangunan infrastruktur. Sayangnya, masalah peningkatan kesejahteraan dan menjaga daya beli masyarakat jadi terabaikan.
- Cara Ini Bisa Jadi Solusi Agar Indonesia tak Tertinggal di Industri Kripto
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Pramono Anung Bakal Kejar Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta
- AUKSI Lakukan Serah Terima Kantor Baru di Surabaya, Dorong Peningkatan PNBP
- Penjelasan Dedi Mulyadi Soal Mobil Mewahnya yang Nunggak Pajak Rp70 Juta
- Bukan 10 Persen, Pramono Bakal Terapkan Pajak BBM 5 Persen di Jakarta