Pembangunan Infrastuktur Terlalu Ambisius

Ketika kondisi ekonomi sudah membaik, baru pemerintah bisa menaikkan pajak sedikit demi sedikit.
Pada saat bersamaan pemerintah berusaha mengejar penerimaan untuk membiayai infrastruktur.
Ini menjadi masalah karena penerimaan dipaksakan. "Kita melakukan amnesti pajak. Sangat ekstensif dan sangat intensif. Ini kemudian memberikan dampak buruk pada ekonomi secara lebih luas," kata Faisal.
Ia mengaku, kebijakan itu berdampak pada penurunan daya beli masyarakat kelas menengah bawah.
Faisal berpendapat, penurunan daya beli tersebut tampak dari pendapatan riil masyarakat yang tergerus akibat inflasi.
Hal ini didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan selama lebih dari satu tahun terakhir terjadi penurunan pendapatan riil, khususnya masyarakat berpendapatan rendah.
Alumni Universitas Queensland Australia ini mencontohkan, dengan kelompok buruh bangunan misalnya, meskipun secara nominal rata-rata upahnya meningkat.
Pada inflasi semester satu 2017 yang mencapai 2,4 persen menggerus pendapatan riil mereka 1,4 persen.
Pemerintah fokus pembangunan infrastruktur. Sayangnya, masalah peningkatan kesejahteraan dan menjaga daya beli masyarakat jadi terabaikan.
- Cara Ini Bisa Jadi Solusi Agar Indonesia tak Tertinggal di Industri Kripto
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Pramono Anung Bakal Kejar Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta
- AUKSI Lakukan Serah Terima Kantor Baru di Surabaya, Dorong Peningkatan PNBP
- Penjelasan Dedi Mulyadi Soal Mobil Mewahnya yang Nunggak Pajak Rp70 Juta
- Bukan 10 Persen, Pramono Bakal Terapkan Pajak BBM 5 Persen di Jakarta