Pemberlakuan ERP Terkendala Payung Hukum

Pemberlakuan ERP Terkendala Payung Hukum
Pemberlakuan ERP Terkendala Payung Hukum
KONSEP Electronic Road Pricing (ERP) diyakini mampu menjadi salah solusi dalam mengatasi masalah kemacetan arus lalu lintas jalan di Ibu Kota DKI Jakarta. Apalagi konsep tersebut juga berlaku efektif di sejumlah negara. Hingga kini, Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji dan menjajaki konsep ERP.

 

Bahkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) juga membuka peluang pemberlakuan ERP di Jakarta. Sebab konsep tersebut bukan hal yang mustahil dilaksanakan untuk mengurai kemacetan. "ERP ini cocok diterapkan di kota besar seperti Bangkok. Dan kalau di Bangkok cocok, kemungkinan di Jakarta juga cocok," ujar dia, Selasa (5/2).

Jokowi juga tidak akan ragu menindaklanjuti kajian proyek ERP. Walaupun dirinya belum bisa memastikan memulai pelaksanaan konsep tersebut. Namun secara tegas, Jokowi memastikan akan dilaksanakan proses pengkajian. "Akan dikaji," tutur mantan walikota Solo itu.

 

Keinginan membangun ERP tidak hanya dari Gubernur Jokowi, namun juga di kalangan DPRD DKI Jakarta. Apalagi wacana untuk membangun ERP telah muncul sejak lama.

KONSEP Electronic Road Pricing (ERP) diyakini mampu menjadi salah solusi dalam mengatasi masalah kemacetan arus lalu lintas jalan di Ibu Kota DKI

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News