JPNN.com 
Pemblokiran Data ASN, PDIP Minta Kemendagri Jatuhkan Sanksi ke Bupati Jember
Rabu, 04 November 2020 – 09:34 WIB
Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDIP Jember Anasrul (tengah) bersama pengurus DPC PDIP saat menggelar pers rilis di Kantor DPC PDIP setempat, Selasa (3/11/2020). (ANTARA/ Zumrotun Solichah)
Akibatnya, Kemendagri melakukan pemblokiran terhadap data administrasi kepegawaian ASN di 10 pemprov yang belum menindaklanjuti 16 rekomendasi, 48 pemkab (104 rekomendasi), dan 9 pemkot ( 11 rekomendasi).
Beberapa daerah di Jawa Timur yang mendapat sanksi pemblokiran terhadap administrasi kepegawaian ASN juga termasuk dalam 67 pemda tersebut.
Di antaranya Bupati Jember, Bupati Mojokerto, Bupati Sidoarjo, Wali Kota Surabaya, dan Gubernur Jatim.(antara/jpnn)
Bupati Jember Faida yang juga politikus NasDem saat ini menjadi calon petahana di Pilkada Serentak 2020.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
BERITA TERKAIT
- Komisi II DPR Bahas 2 Rancangan PKPU
- Ratusan Pejabat Daerah ini Dimutasi
- Di Halmahera Timur, BSKDN Kemendagri Beberkan Strategi Jaga Keberlanjutan Inovasi
- Kawal Musrenbang di Riau, Kemendagri Sebut Pentingnya Pembangunan Berbasis Partisipatif
- Mendagri Tito Puji Kinerja dan Loyalitas Suhajar Diantoro Selama jadi Sekjen Kemendagri
- Mendagri Tito Lantik Suhajar jadi Wakil Rektor IPDN, Ini Pesan Pentingnya
