Pemda Dianggap Abaikan Perumahan Warga Miskin

JAKARTA - Komisi V DPR RI mengaku pesimis dengan keseriusan pemerintah daerah dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Indikasinya terlihat dari perbedaan persepsi daerah tentang perumahan.

"Saya pesimis program pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan rumah terutama untuk MBR bisa tercapai. Karena pemda sendiri tidak memprioritaskan masalah tersebut dalam program pembangunan di daerahnya," ungkap Wakil Ketua Komisi V DPR RI Joseph Umar Hadi saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Negara Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa, Rabu (16/3).

Dalam UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) disebutkan bahwa masalah perumahan menjadi tanggung jawab daerah. Pemda pun diminta menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah bagi MBR.

Anggota Komisi V dari Fraksi PKS, Abdul Hakim, menyayangkan rendahnya partisipasi pemda dalam urusan perumahan karena menganggapnya sebagai urusan pemeirntah pusat.  "Mengatasi kekurangan kebutuhan rumah tidak akan tercapai bila partisipasi pemda tidak dipantau. Harus ada komitmen kuat dari pemda untuk penyediaan lahan. Kalau tidak, ganti menteri pun masalahnya begitu-begitu saja," ulasnya.