Pemda Sulut Langkahi Pemerintah Pusat
Bicara Pengamanan Laut dengan Kedubes AS
Rabu, 01 Februari 2012 – 13:05 WIB
JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq meminta pemerintah pusat menertibkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, terkait pertemuan Wakil Gubernur Sulut dengan pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) guna membicarakan usulan dukungan pengamanan wilayah perbatasan laut Sulawesi. Menurut Mahfudz, perbatasan antarnegara bukanlah kewenangan Pemda.
"Urusan ini bukan kewenangan Pemda, tapi urusan pemerintah pusat dalam hal ini tugas Kemlu (Kementerian Luar Negeri) dan Kemhan (Kementerian Pertahanan)," kata Mahfudz kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/2).
Baca Juga:
Politisi Partrai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, jika Pemda dibiarkan secara langsung bekerjasama dengan pihak luar negeri maka negara bisa menjadi kacau. "Apalagi menyangkut masalah pertahanan dan keamanan," katanya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat tidak hanya harus menertibkan tindakan Pemprov Sulut. Kemlu, katanya, juga harus meminta klarifikasi dari Kedubes AS di Jakarta. "Urusan pengamanan wilayah perbatasan adalah tugas dan tanggungjawab negara," katanya.
JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq meminta pemerintah pusat menertibkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, terkait pertemuan Wakil Gubernur
BERITA TERKAIT
- Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang
- Pendaftaran CPNS 2024 Dimulai Bulan Ini, 8 Instansi Buka 3.445 Formasi, PPPK?
- Jadwal Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK Diumumkan Setelah Ombudsman Minta Penundaan
- Jumlah ASN di IKN Lebih Banyak PPPK Dibanding PNS, Ini Datanya, Jauh Banget
- Menteri Anas Umumkan Jadwal Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK, Penting!
- Perum Bulog Mulai Salurkan Bantuan Beras Tahap 2 kepada 269 Ribu Warga Jakarta