Pemenuhan Target Akta Lahir Lebih Cepat Dua Tahun
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan setidaknya ada tiga kegiatan besar yang dilaksanakan untuk mendukung program KTP elektronik dalam dua bulan terakhir. Yaitu, Nusantara Expo di TMII, Korpri Expo di kawasan Pasar Minggu dan Perempuan Peduli Pelayanan Publik di Samarinda dan Balikpapan.
“Khusus untuk Nusantra Expo di TMII, setidaknya 31 ribu pemohon dari DKI dan luar DKI mengajukan permohonan pencetakan KTP elektronik," ujar Zudan di Jakarta, Minggu (31/12).
Menurut Zudan, pelayanan serupa juga terjadi hampir merata di seluruh Indonesia yang diprakarsai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan dukungan pemerintah daerah setempat. Seperti pelayanan pada kegiatan car free day, pelayanan di pusat perbelanjaan, mall dan juga pelayanan pada hari libur.
“Pak Mendagri Tjahjo Kumolo meyakinkan bahwa dengan perkembangan yang positif ini, sisa target perekaman bagi wajib KTP elektronik sebesar 3 persen atau setara dengan 6 jutaan penduduk, diselesaikan pada akhir 2018 ini," katanya.
Zudan mengatakan, peran nyata masyarakat tentu sangat diharapkan. Karena perekaman terkendala bila masyarakat tidak mau segera merekam.
“Hal yang patut diacungi jempol adalah upaya Pak Mendagri yang berhasil mencapai target akta lahir sebesar 85 persen di 2017. Capaian tersebut merupakan target 2019. Artinya, target ini dicapai 2 tahun lebih cepat,” pungkas Zudan.(gir/jpnn)
Hal yang patut diacungi jempol adalah upaya Pak Mendagri yang berhasil mencapai target akta lahir sebesar 85 persen di 2017. Capaian itu merupakan target 2019
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Lestari Moerdijat: Penurunan Angka Urbanisasi Harus Konsisten Dilanjutkan
- Implementasi Program KTP Sakti Ganjar Menjamin Bansos Tepat Sasaran
- Jokowi Mempertanyakan Maksud Pernyataan Agus Rahardjo
- Menduga Pernyataan Agus Rahardjo soal Perintah Jokowi di Kasus Setnov, Antara Kontroversi dan Agenda Politik
- Eks Ketua KPK Sebut Jokowi Minta Kasus Setnov Dihentikan, PSI Merasa Heran
- Ari Dwipayana Membantah Adanya Pertemuan Jokowi dan Agus Rahardjo Bahas Kasus e-KTP