Pemerhati Pemilu: Rakyat Harus Ikut Tolak Pilkada di DPRD
Rabu, 10 September 2014 – 14:40 WIB
"Saya agak ragu apakah kepala daerah yang dipilih oleh DPRD akan bekerja lebih efisien untuk kepentingan rakyat. Kan dia tak memiliki keterikatan langsung dengan rakyat. Tanggungjawabnya terhadap rakyat pun akan sangat minim dan rendah," katanya.
Demikian juga dengan pendapat yang menyebut pilkada langsung boros anggaran, Jeiry menilainya tidak beralasan. Alasannya, selama ini terbukti pelaksanaan pilkada langsung mampu dibiayai oleh negara. "Jangan-jangan banyak pejabat dan elit parpol yang ingin pilkada langsung dihapus, karena anggaran negara yang bisa dikorupsi makin sedikit," katanya. (gir/jpnn)
JAKARTA - Penghapusan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dianggap tidak hanya sebuah kemunduran demokrasi, namun pembunuhan demokrasi langsung
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Pendaftaran PPPK 2024: Ini Hasil Verval Data Honorer, Resmi dari BKN
- Menteri Singgung soal Honorer jadi PPPK Part Time, Oh Non-Database BKN
- HUT ke-44 Dekranas, Parade Mobil Budaya Pecahkan Rekor MURI
- 5 Berita Terpopuler: Info Penting, Lulusan SMA Berpeluang dalam CPNS & PPPK 2024, tetapi Honorer Non-Database BKN Siap-Siap
- Bank DKI dan Perumda Pasar Pakuan Jaya Berikan Kredit Kepemilikan Tempat Usaha
- UKT Mahal, Sekjen DPP GMNI Merespons, Singgung Indonesia Emas 2045