Pemerintah Akui Upaya Merelokasi Warga Rempang Kurang Elegan

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mengakui upaya relokasi warga di Pulau Rempang dilakukan kurang elegan. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada warga di Pulau Rempang.

Hal itu disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia setelah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (25/9).

“Tadi Bapak Presiden dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan, dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar, di mana lokasi itu diadakan,” kata Bahlil.

Selain itu, lanjut Bahlil, pihaknya mendapat arahan dari Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan Rempang dengan melibatkan kementerian lain. Jokowi menargetkan upaya penyelesaian relokasi Rempang diselesaikan dalam beberapa hari ke depan.

Dalam rapat itu, lanjut Bahlil, pihaknya melaporkan dari 17 ribu hektare areal Pulau Rempang, yang bisa dikelola hanya 7 ribu-8 ribu hektare, selebihnya hutan lindung. Pemerintah, kata Bahlil, fokus pada 2.300 hektare untuk tahap awal untuk pembangunan industri yang sudah dicanangkan, yakni membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel.

Selain itu, Bahlil ketika menemui tokoh masyarakat di Pulau Rempang, sudah menyampaikan solusi bahwa relokasi Inu bukan penggusuran, tetapi adalah pergeseran. “Kalau relokasi dari pulau A ke pulau B. Tadinya kami mau geser relokasi dari Rempang ke Galang. Tetapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang,” jelas dia.

Kemudian, kata Bahlil, masyarakat yang digeser juga mendapat penghargaan terhadap status lahan. Sebab, Bahlil melihat masyarakat di Pulau Rempang secara turun-temurun, sebagiannya belum punya alas hak.

“Dan dengan pergeseran ini, kami berikan alas hak 500 meter persegi dengan sertifikat hak milik. Kemudian rumah kami kasih dengan tipe 45. Apabila ada rumah yang tipe lebih dari 45, dengan harga Rp120 juta, apabila ada yang lebih, nanti dinilai oleh KJPP nilainya berapa, itu yang akan diberikan,” jelas dia.