Pemerintah Bubarkan FPI, Fadli Zon: Ini Praktik Otoritarianisme Sangat Telanjang
jpnn.com, JAKARTA - Politikus Gerindra Fadli Zon menilai Indonesia sudah masuk era otoriter setelah pemerintah melarang keberadaan Front Pembela Islam (FPI).
Menurutnya, klaim Indonesia sebagai negara demokratis runtuh atas tindakan pemerintah melarang keberadaan FPI di tanah air.
"Saya melihat ini adalah persoalan bagi perkembangan demokrasi kita. Ini adalah sebuah pembunuhan terhadap demokrasi dan hak untuk berserikat atau berkumpul," kata Fadli dalam keterangan resmi yang disampaikan akun Fadli Zon Official, Kamis (31/12).
Ia mengatakan, urusan melarang dan menghentikan kegiatan sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas), seharusnya melalui mekanisme hukum atau putusan pengadilan.
Dengan begitu, kata dia, publik bisa melihat dan menilai keputusan melarang keberadaan organisasi, berada di jalur tepat atau tidak.
Namun, kata Fadli, pemerintah tidak melalui jalur hukum ketika melarang keberadaan FPI.
Hal itu jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hukum yang dikedepankan Indonesia.
"Ini pokok persoalan kenapa menjadi tanda tanya besar dan ini mengakibatkan negara kita yang selalu mengklaim sebagai negara demokratis ketiga terbesar, sebenarnya sudah tidak lagi demokratis. Ini praktik otoritarianisme yang sangat telanjang," ucap Fadli.
Fadli mengatakan, urusan melarang dan menghentikan kegiatan sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas), seharusnya melalui mekanisme hukum atau putusan pengadilan.
- Hari Musik Nasional 2024, Fadli Zon Terima 5 Rekor MURI dan Rilis Vinyl Dara Puspita
- Kaca Spion
- Real Count KPU DPR RI Dapil Jabar V: Perolehan Suara Adian Napitupulu, Anang, Fadli Zon, Tommy
- Dubes Tiongkok Kunjungi Fadli Zon Library, Ini yang Dibahas
- Fadli Zon Gelar Rapimnas HKTI, Keputusannya Menangkan Prabowo-Gibran di Tiap Provinsi
- Anies Didukung FPI, Pakar Khawatir Konser Musik Terancam