JPNN.com

Pemerintah dan DPR Harus Siap Menghadapi Ancaman Resesi Ekonomi Global

Kamis, 05 Desember 2019 – 21:20 WIB Pemerintah dan DPR Harus Siap Menghadapi Ancaman Resesi Ekonomi Global - JPNN.com
Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto (tengah) bersama para pembicara diskusi bertajuk “Mampukah Indonesia Menghadapi Ancaman Resesi Dunia 2020?” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12). Foto: Dok. JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ancaman resesi ekonomi dunia sudah mendekati kenyataan. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyatakan Indonesia terkena dampak perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat.

Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengatakan pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan 2,8 persen – 3 persen menunjukkan gejala kurang menggembirakan.

“Kami melihat efek dari perang dagang Tiongkok dan AS, berimbas ke negara lain. Tentu, pemerintah punya banyak solusi untuk mengatasi ini dan memang sedang dikerjakan oleh pemerintah saat ini,” kata Darmadi dalam diskusi “Mampukah Indonesia Menghadapi Ancaman Resesi Dunia 2020?” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12).

Menurut Darmadi, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah, terlebih lagi di tengah situasi perekonomian sekarang ini.

“Pertama, tidak mengandalkan pada market Indonesia sendiri. Tentu ini bukan pekerjaan mudah,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Ia menilai akhir-akhir ini DPR banyak membahas tentang kerja sama ekonomi, seperti Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Berdasar kajian, ujar dia, kerja sama ini akan menambah banyak defisit buat Indonesia. Sebab, kemampuan ekspor Indonesia ke Australia kecil. Tidak lebih  besar dibanding kemampuan ekspor Australia ke Indonesia.

Ia mengatakan kalau tarif ekspor Indonesia ke Australia diturunkan, juga tidak berpengaruh untuk meningkatkan pengiriman barang dari dalam negeri ke sana. “Karena analisis regresinya ternyata menonjolkan  sesuatu yang  tidak berpengaruh,” paparnya.

Menurutnya, banyak hambatan nontarif. Artinya, kesiapan eksportir Indonesia untuk menembus Australia  kurang memadai. Karena itu, Darmadi mengatakan, kalau pemerintah harus betu-betul membatasi impor, maka jangan menerbitkan izin impornya produk industri yang bisa dikerjakan di dalam negeri.

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...