Pemerintah Dianggap Tidak Berlaku Adil pada Industri Tembakau

Pemerintah Dianggap Tidak Berlaku Adil pada Industri Tembakau
Pemerintah Dianggap Tidak Berlaku Adil pada Indsutri Tembakau. Dokumen JPNN.com

Sementara di Indonesia, mayoritas rokok merupakan kretek dengan campuran rempah lain seperti cengkih.  "Penelitian orang di luar rokok biasa, bukan kretek, yang diteliti mengandung tembakau saja," katanya. 

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengemukakan, jika tarif cukai dinaikkan sementara kondisi ekonomi lesu dan industri sudah terbebani, maka dampak paling buruk terjadi PHK. “Kebijakan kenaikan cukai  pasti akan memukul industri rokok. Ujung-ujungnya bisa terjadi PHK,” jelas Enny.

Enny menuturkan, cukai dan pajak dari hasil tembakau tidak mesti selalu harus dialokasikan untuk kesehatan dan akan lebih baik dipakai untuk kepentingan publik. Salah satu kepentingan publik yang bisa dibangun adalah perpustakaan umum, sarana transportasi, yang memberikan manfaat luar biasa kepada publik. 

Sebab, jika bagi hasil dari cukai dialokasikan untuk pembangunan fasilitas kesehatan, hal itu akan menimbulkan multitafsir. "Tentang kesehatan apa? Menurut saya, karena ini dipungut dari publik, sedapat mungkin itu dikembalikan untuk kepentingan publik," ujarnya.

Enny menuturkan, cukai tembakau punya kontribusi luar biasa mengalahkan sektor industri lain. Ia kembali mengingatkan, ketika menerapkan cukai, ruh utamanya pengendalian bukan untuk menggenjot penerimaan. 

Di roadmap BKF 2006-2020 sudah jelas, bahwa kebijakan tembakau berpatokan kepada tiga hal yakni tenaga kerja, kesehatan,dan fiskal. Tidak bisa, masing-masing ingin menafikan yang lain. Jika aspek kesehatan dan fiskal dikedepankan sementara ketenagakerjaan dan industri dipinggirkan, maka jelas sudah tidak sehat lagi. 

Enny menjelaskan, misalnya aktivis kesehatan mendesak rokok dihilangkan, pada tahapan ketiga aspek kesehatan menempatkan pada prioritas pertama, tapi tidak bisa prioritas kedua dan ketiga dalam hal ini fiskal dan ketenagakerjaan industri dihilangkan. karena itu menafikan juga roadmap yang ada. 

Ketika dilakukan serampangan membabi buta tidak efektif juga. "Dampaknya ke produsen, jumlah perusahaan pabrikan jelas bakal terus menurun," tandasnya. 

JPNN.com JAKARTA - Pemerintah dinilai tidak berlaku adil. Kontribusi yang disumbangkan industri tembakau tidak seimbang dengan perlakuan negara. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News