Pemerintah Diminta Keluarkan Aturan Program Kompor Listrik
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif The Jokowi Center Teuku Neta Firdaus menyoroti peningkatan impor dan beban subsidi LPG yang terjadi setiap tahun.
“Secara bertahap subsidi itu harus segera dikurangi dan dialihkan ke pemakaian energi berbasis domestik, yaitu kompor induksi atau listrik," ujar dia dalam siaran persnya, Kamis (3/3).
Neta pun menyinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sempat meminta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah efektivitas konversi dari kompor LPG ke kompor induksi.
Menurutnya, langkah ini sebagai upaya menekan penggunaan energi berbasis impor menuju optimalisasi energi dosmetik dari pasokan listrik yang berlimpah.
"Harusnya kompor masak dulu yang diprioritaskan, kendaraan bisa belakangan, karena setiap saat orang memasak,” kata dia.
Dia menyebut memasak dengan kompor LPG lebih mahal dibandingkan dengan kompor listrik/induksi.
Untuk itu, dia meminta agar Kementerian ESDM membuat aturan terkait penggunaan kompor listrik ini.
"Ironisnya sampai saat ini program konversi kompor LPG ke induksi belum ada aksi nyata, masih sebatas wacana di Kementerian ESDM,” kata dia. (cuy/jpnn)
Pemerintah diminta untuk mengeluarkan aturan program kompor listrik karena LPG lebih mahal.
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Elfany Kurniawan
- Pemerintah dan Swasta Harus Pererat Kerja Sama untuk Capai Target SDGs 2030
- Solidaritas Buruh Harapkan Prabowo Bentuk Tim Transisi
- Jokowi-Prabowo Dinilai Mampu Solidkan Koalisi Pemerintahan Baru
- PGRI & Education International Desak Pemerintah Mengalokasikan Anggaran Pendidikan 20 Persen
- Pemerintah Siap Blokir Gim yang Mengandung Kekerasan
- Said Abdullah Minta Pemerintah Mewaspadai Dampak Perang Israel dengan Iran