Pemerintah Diminta Waspadai Dampak FTA Bagi Industri Petrokimia Dalam Negeri
jpnn.com, JAKARTA - Dosen Institute Teknologi Bandung (ITB) Akhmad Zainal Abidin menyoroti potensi Indonesia yang akan kebanjiran bahan baku plastik dari Uni Emirat Arab (UEA).
Menurutnya, rencana penurunan bea masuk hingga 0 persen bisa merusak industri petrokimia dalam negeri.
Akhmad mengatakan sebaiknya pemerintah berhati-hati, karena dengan rencana opsi bea masuk 0 persen untuk bahan baku plastik bisa menghancurkan industri petrokimia dalam negeri dan akan berakibat buruk juga bagi ekonomi.
“Kalau banjir produk petrokimia dari UAE, bisa dipastikan industri petrokimia dalam negeri luluh lantah, dan ini bisa berakibat PHK besar di industri tersebut. Jangan sampai FTA (Free Trade Agreement) ini malah merugikan industri lokal. Sebaiknya pemerintah memikirkan efek buruk dari FTA tersebut,” tutur Akhmad.
Menurutnya, lemahnya daya saing Indonesia dalam menghadapi perjanjian perdagangan bebas IUEA, bakal memperbesar risiko menuju deindustrialisasi.
Hal ini diperparah dengan tidak adanya desain industri yang komprehensif dan upaya maksimal untuk menekan produksi.
"Daya saing negara kita masih rendah, sementara biaya produksi belum bisa diturunkan. Negara kita juga dihadapkan sejumlah paradoks yang bisa menghambat pertumbuhan dari negara berpendapatan menengah menjadi negara yang lebih maju," papar dia.
Akmad mengatakan, sebagai negara kaya, industri di tanah air masih tidak efisien. Jumlah penduduk yang besar, tidak diimbangi produktivitas yang masih rendah.
Sebaiknya pemerintah berhati-hati, karena dengan rencana opsi bea masuk 0 persen untuk bahan baku plastik bisa menghancurkan industri petrokimia dalam negeri.
- 5 Berita Terpopuler: Terbit SE Mendagri soal Kontrak Kerja P3K & PPPK PW, Tak Ada Lagi Alasan PHK, 242.482 Guru Diangkat
- Pengelola Hotel Bumi Wiyata Depok Berkomitmen Penuhi Hak 104 Pekerja Kena PHK
- Survei IDM: Kepuasan Pengguna Jasa Bea Cukai Tinggi, tetapi Tarif Perlu Evaluasi
- 5 Berita Terpopuler: Pengangkatan Guru PPPK Jadi PNS Dimulai, tetapi Banyak yang PHK, PGRI Minta Pemerintah Jujur
- Pabrik Olahan Jagung Asal Wonogiri Kantongi Fasilitas dari Bea Cukai
- PHK 1.900 Karyawan PT GNI, Hak Pekerja Harus DIpenuhi
JPNN.com




