Pemerintah Diminta Waspadai LSM Asing di Papua, Pengamat Mencurigai Ini

"Tidak menutup kemungkinan kalau sebenarnya tujuan utama dari aktivitas mereka adalah untuk kepentingan mereka sendiri atau pihak-pihak yang berdiri di belakang mereka," lanjutnya.
Selama ini, telah banyak ditemukan bukti beberapa LSM asing melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan misi utama memenuhi permintaan dari pemberi dana.
Salah satu contoh adalah program SETAPAK 3 yang dikelola oleh The Asia Foudation (TAF) dan didanai oleh UK Climate Change.
Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dipandang akan membawa banyak dampak negatif pada program SETAPAK 3.
Oleh karenanya, sejak Mei tahun ini, TAF mulai mendanai sejumlah kelompok separatis dan media independen di Papua untuk menolak DOB dan mencabut Otsus, termasuk Komite Nasional Papua Barat, United Liberation Movement for West Papua, Aliansi Mahasiswa Papua.
Kementerian Kehutanan telah meluncurkan laporan tertanggal 15 Februari 2021 untuk membantah tudingan terkait bertambahnya deforestasi di Papua dan Papua Barat, dengan Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) dari BKPM dan Kementerian Kehutanan.
Laporan tersebut menyatakan, hampir seluruh deforestasi yang terjadi dalam area PKH tidak disebabkan oleh SK tersebut.
Oleh karena itu, tidak benar pernyataan yang menyebutkan bahw DOB akan memperparah kondisi deforestasi di Papua di masa mendatang. (jlo/jpnn)
Pengamat Intelijen meminta pemerintah mewaspadai munculnya LSM asing yang mendukung kemerdekaan Papua.
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh
- Pendiri CSIS Sebut Pemerintahan Prabowo Perlu Dinilai Berdasarkan Pencapaian Nyata
- PPATK Apresiasi Kinerja Pemerintah dan Polri dalam Penindakan Judi Online
- Pemerintah Klaim Utamakan Kepentingan Nasional dalam Negosiasi Dagang dengan AS
- DPR Bahas RUU Kepariwisataan, Apa Misinya?
- Pemerintah Klaim Tarif Impor Trump dari AS Tak Ganggu Swasembada Nasional
- Pemerintah Perlu Mengambil Langkah Konkret Untuk Mendorong Masuknya Arus Investasi Asing