Pemerintah Dituding Tak Adil Menangani Honorer, Satpol PP Siapkan Aksi, Minta Perhatian Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah dituding tidak adil menangani honorer. Ketidakadilan itu dirasakan 90 ribu honorer satpol PP yang hingga saat ini belum jelas statusnya.

"Kami sangat menyesalkan tindakan pemerintah pusat yang tidak adil dalam penanganan honorer khususnya Satuan Polisi Pamong Praja," kata Ketum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Fadlun kepada JPNN, Jumat (10/1).

Fadlun menegaskan pihaknya menerima kebijakan pemerintah dengan penyelesaian tenaga honorer ini sesuai amat UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, pemerintah harus tetap menjunjung tinggi urutan tata peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

FKBPPPN mendapatkan laporan dari beberapa pengurus DPD bahwa di daerah-daerah telah terjadi ketidakadilan karena banyak yang tidak diakomodasi dalam penyelesaian tenaga honorer.

"Kami sengaja menunggu waktu yang tepat untuk mengambil langkah dalam penyelesaian honorer ini," ucapnya.

Dengan adanya aturan KepmenPAN-RB 11/2024  yang mengalahkan aturan di atas (UU Pemda), maka FKBPPPN akan mengambil langkah menggugat ke Mahkamah Konstitusi !MK) atas aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tersebut.

KepmenPAN-RB 11/2024 kata Fadlun, sudah merugikan 90 ribu honorer satpol PP di seluruh Indonesia.