Pemerintah Hapus Rekrutmen Guru CPNS, Azis Syamsuddin Sampaikan Kritik Keras
Legislator Partai Golkad itu meminta pemerintah membicarakan persoalan guru, baik soal PNS dan PPPK, dengan DPR RI sebelum mengeluarkan kebijakan atau keputusan terkait guru.
Sehingga, lanjut Azis, dapat mencari solusi dalam menyelesaikan kebijakan dan permasalahan guru.
"Seharusnya pemerintah melakukan komunikasi dan kordinasi terlebih dahulu dengan komisi-komisi terkait di DPR seperti Komisi II yang membawahi Mendagri dan BKN, Komisi X yang membidangi guru serta Komisi XI dari sisi anggaran," paparnya.
Wakil rakyat dari Dapil II Lampung itu menjelaskan untuk memenuhi kebutuhan guru di seluruh Indonesia, tentunya pemerintah dapat terus membuka formasi CPNS. Diiringi perekrutan guru dengan status PPPK secara bertahap sesuai dengan jumlah formasi dan kompetensi yang diperlukan.
"Guru memiliki tugas dan peran yang besar untuk menciptakan generasi bangsa, sehingga pemerintah harus lebih menyejahterakan para guru dengan status PNS sebagai jaminan dan rasa aman bagi para guru untuk mengajar tanpa mengkhawatirkan pemutusan kontrak," tutupnya. (boy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
DPR menolak dengan tegas rencana pemerintah yang tidak membuka rekrutmen guru CPNS di tahun 2021
Redaktur & Reporter : Boy
- Honorer Tendik Tercecer Minta Ikut Seleksi PPPK 2024, Pakai Data Dapodik
- Ada Honorer Hampir Punya SK PPPK, tetapi Dicoret BKN, Alasannya Jelas
- DIY Usulkan 354 Formasi CPNS dan 2.590 PPPK 2024, Begini Penjelasan Amin Purwani
- Seluruh Honorer di Database BKN Diusulkan jadi PPPK 2024, Semoga Mulus
- Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK Belum Tentu Juni, Piye to?
- 5 Berita Terpopuler: Ternyata Perincian Formasi Pendaftaran CPNS & PPPK Belum Beres, Ada 3 Kategori Ini