Pemerintah Harus Menjaga Ketersediaan Stok Pangan dengan Bersinergi Antardaerah

Rakortas tersebut digelar juga untuk memastikan semua bahan pangan tersedia cukup sampai dengan akhir tahun 2022 melalui perluasan tanam maupun pengadaan.
“Dalam Rakortas diputuskan yang pertama tentang kebijakan pembelian gabah/beras petani dengan fleksibilitas harga, dan yang kedua adalah Badan Pangan Nasional menugaskan kepada Perum Bulog dalam rangka penguatan stok CBP untuk melakukan pembelian gabah/beras dengan menggunakan fleksibilitas harga,” kata Menko Airlangga.
Tidak Terhindarkan
Sementara itu, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan, inflasi pangan pada kuartal ke IV tahun ini tidak bisa dihindari, namun ada catatan-catatan positif mengikutinya.
“Inflasi pangan, tidak bisa dihindari, kuartal IV lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya, alasannya karena harga beras pasti naik terus, terus harga beberapa komoditas yang sempat turun karena kenaikan BBM pasti naik, meski sementara,” kata Andreas, Selasa (6/9).
Komponen utama pendorong inflasi pangan adalah beras. Saat ini harga gabah kering panen sedang tinggi-tingginya, jauh di atas HPP. Padahal stok beras di Bulog tidak aman.
Sementara itu mengenai langkah pemerintah untuk membeli gabah/beras petani dengan fleksibilitas harga, dianggap akan sulit.
“Harga beras dan gabah kering panen di tingkat usaha tani naik tajam. Oleh karena itu, pemerintah harus berhati hati. Bulog stok tipis dan itu kasih sinyal negatif ke pasar sehingga spekulan akan banyak bermain,“ ujar Andreas.
Menurut Trubus, pemerintah patut memperkuat sinergi kerja sama antardaerah dalam menghadapi dampak kenaikan BBM pada inflasi harga pangan.
- Harga Pangan Hari Ini, Beberapa Turun, tetapi Ada yang Tetap Tinggi
- Pendiri CSIS Sebut Pemerintahan Prabowo Perlu Dinilai Berdasarkan Pencapaian Nyata
- Cetak Rekor, Serapan Beras Bulog Capai 1,3 Juta Ton Sepanjang April 2025
- David Herson Optimistis Target Swasembada Pangan di Era Presiden Prabowo Akan Tercapai
- PPATK Apresiasi Kinerja Pemerintah dan Polri dalam Penindakan Judi Online
- Pemerintah Klaim Utamakan Kepentingan Nasional dalam Negosiasi Dagang dengan AS