Pemerintah Jangan Lupakan 3 Mekanisme Penyelesaian Honorer Ini, Sudah Dilakukan?

Menurut Nur, di sejumlah daerah, seperti DKI Jakarta memang membuka formasi tenaga administrasi saat seleksi PPPK 2021. Namun, syaratnya berat harus ada sertifikat keahlian.
Dari situ, bisa dilihat pemerintah belum melakukan pemerataan akses bagi honorer untuk ikut seleksi.
"Jadi, kalau pemerintah kemudian mau menghapus honorer tanpa melakukan mekanisme satu dah dua, ya, tidak adil,' ucapnya.
Dia mengatakan pemerintah seharusnya memfasilitasi honorer ikut seleksi PPPK.
Baca Juga: Mas Nadiem Pastikan 193.954 Guru Lulus PG Prioritas 1 Diangkat Tahun Ini
Lalu, berikan mereka afirmasi sama seperti yang diterima guru honorer, apalagi khusus honorer K2 ada di semua lintas instansi.
Setelah melakukan itu, tambah Nur Baitih, baru dilakukan pengalihan ke Pemda. Itu pun bukan penghapusan honorer. (esy/fat/jpnn)
Pemerintah diingatkan jangan melupakan tiga mekanisme penyelesaian honorer ini sebelum penghapusan honorer. Baik CPNS, PPPK maupun diserahkan ke pemda.
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Mesyia Muhammad
- Muhajir Sebut Gaji-Tunjangan CPNS & PPPK 2024 Sudah Disiapkan di APBD 2025
- Imbauan MenPAN-RB & BKN Tak Ampuh, Honorer K2 Teknis Tetap Diputus Kontrak
- 5 Berita Terpopuler: CPNS & PPPK Semringah, Bagaimana Nasib Honorer Gagal Seleksi Paruh Waktu, Kapan Jadwal Ulang?
- 205 CPNS Terima SK, Bupati Kotim: Jangan Coba-Coba Minta Mutasi
- 137 CPNS & 449 PPPK Terima SK, Bupati Sahrujani Beri Pesan Begini
- CPNS & PPPK Tahap 1 Semringah, SK ASN di Tangan, Semua Honorer K2 Terakomodasi