Pemerintah Maunya Apa? Larang Mudik, Tetapi Sanksinya Belum Jelas

Pemerintah Maunya Apa? Larang Mudik, Tetapi Sanksinya Belum Jelas
Suasana di Stasiun Pasar Turi Surabaya, Jatim beberapa hari lalu. Pada setiap mudik Lebaran moda transportasi kereta api menjadi pilihan pemudik untuk pulang kampung. Foto: ANTARA/Hanif Nashrullah

"Mau sanksi ekonomi orang tidak mampu membayar denda. Ini, kan, dilemma juga di masyarakat," ucap dia.

Yayat turut menyinggung tentang penentuan wilayah-wilayah yang masyarakatnya tidak bisa melaksanakan mudik. Pemerintah setidaknya harus memastikan hal itu.

Sebab, kata dia, tidak hanya masyarakat Jabodetabek yang dilarang mudik. Setidaknya, beberapa wilayah lain seperti masyarakat Karawang, Cikarang, dan Kota Bandung, juga perlu dilarang mudik.

"Saya mengatakan, mudik dalam konteks pengawasannya untuk Jabodetabek, apakah hanya di Jabodetabek saja atau ditambah wilayah lain seperti Cikarang atau Karawang yang merupakan satu kesatuan ekonomi. Ini harus diperjelas," tegas dia. (mg10/jpnn)

Hingga saat ini Kementerian Perhubungan belum mengungkapkan sanksi bagi pelanggar mudik.


Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News