Pemerintah Naikkan PPN Pupuk, Politikus PKS Merespons Begini
Di satu sisi petani diminta untuk meningkatkan produksinya. Namun, di sisi lain petani juga ditekan dengan pungutan pajak tersebut.
Oleh karena itu, politikus senior PKS ini meminta kepada pemerintah harus memberikan kebijakan khusus terkait aturan pungutan PPN pada pupuk atau jika perlu dibatalkan.
Sejak awal janji-janji pemerintah soal kedaulatan pangan memang sudah dipertanyakan oleh beberapa kalangan dimulai dari kebijakan anggaran yang lemah, pengelolaan pupuk bersubsidi yang makin kacau hingga tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif akibat pembangunan infrastruktur.
Semua kegiatan tersebut ikut memberikan dampak negatif bagi pertanian nasional.
Seharusnya, kata Slamet, pemerintah mempunyai nurani kepada para petani. Petani bukan dinaikkan pajaknya akan tetapi justru harus diberikan keringanan pajak.(fri/jpnn)
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS drh. Slamet menyatakan kenaikan PPN ini makin menekan kemampuan petani dalam melaksanakan aktivitas bercocok-tanam.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
- Himpitan Kegiatan Hulu Migas dengan Lahan Pertanian Harus Segera Diselesaikan
- Pemerintah dan Swasta Harus Pererat Kerja Sama untuk Capai Target SDGs 2030
- Solidaritas Buruh Harapkan Prabowo Bentuk Tim Transisi
- Jokowi-Prabowo Dinilai Mampu Solidkan Koalisi Pemerintahan Baru
- PGRI & Education International Desak Pemerintah Mengalokasikan Anggaran Pendidikan 20 Persen
- Pemerintah Siap Blokir Gim yang Mengandung Kekerasan