JPNN.com

Pemerintah Ngotot Terapkan BSE

Selasa, 22 Juli 2008 – 10:25 WIB Pemerintah Ngotot Terapkan BSE - JPNN.com
JAKARTA - Langkah Depdiknas menerapkan kebijakan buku sekolah elektronik (BSE) secara nasional, tampaknya, sudah tak bisa ditawar lagi. Pemerintah ngotot bahwa BSE merupakan solusi menurunkan harga buku pelajaran. Meski begitu, PGRI mengkhawatirkan materi buku itu bisa disisipi kepentingan ideologis.   

Penanggung Jawab Teknis BSE dari Pusat Perbukuan Depdiknas Lexy Torar mengungkapkan bahwa dengan BSE, harga yang dilansir dari situs www.bse.depdiknas.go.id bisa di bawah Rp 20 ribu per buku. Sementara buku cetakan di pasaran dalam kisaran Rp 40 ribu. ”Pasti sangat murah. Nanti tidak ada lagi orang tua yang mengeluhkan kesulitan buku. Apalagi, yang beralasan karena harga,” jelasnya.

Melalui langkah itu, pihaknya yakin bahwa siswa yang belajar tidak kesulitan buku lagi. Dia mengharapkan masyarakat segera memanfaatkan fasilitas yang disediakan tersebut. Mengenai itu, kata Lexy, pemerintah daerah bisa mengambil peran seolah-olah sebagai penerbit buku. ”Pemerintah bisa mengunduh buku, kemudian memperbanyak sendiri,” katanya.

Langkah tersebut juga bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang belum mengenal internet. Di sisi yang lain, pemerintah daerah, kata dia, bisa juga menyosialisasikan program itu. Misalnya, memberikan pemahaman kepada guru bagaimana teknik mengunduh buku pelajaran dari internet secara efektif.

Di seluruh Indonesia, saat ini tercatat 200 usaha penerbitan yang menekuni bisnis buku pelajaran. Nah, perusahaan yang menggandakan nanti harus mencantumkan nama perusahaan yang dimaksud tersebut. ’’Mereka harus bersedia bertanggung jawab terhadap yang diedarkan itu,” terangnya.

Ketua Umum PGRI Sulistyo pesimistis, program tersebut bisa berjalan efektif. Menurut dia, program BSE terlalu terburu-buru diimplementasikan secara nasional. ’’Sebenarnya tujuan pemerintah baik. Tapi, perlu penataan segala sesuatunya harus lebih matang dulu,’’ ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa BSE berpeluang disusupi kepentingan ideologis. ’’Karena bisa digandakan dengan bebas, bisa saja orang yang tak bertanggung jawab berusaha menyisipkan kepentinggannya melalui materi pelajaran itu,” jelasnya.

Bukan hanya itu. Guru yang mampu mengoperasikan internet di Indonesia saat ini relatif sedikit. Terutama para guru yang mengajar di daerah-daerah terpencil. Untuk menuju sekolah saja, mereka membutuhkan beberapa jam perjalanan. Nah, sekarang mereka harus disibukkan mengunduh buku di internet. Apalagi, warung internet di daerah juga sangat terbatas. 

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...