Pemerintah Perkuat Pertanian-UMKM

jpnn.com - SURABAYA – Tahun depan Indonesia bakal memasuki kawasan ekonomi ASEAN yang terintegrasi atau disebut ASEAN Economic Community (AEC). Karena itu, pemerintah kian gencar menyosialisasikannya kepada masyarakat. Sedangkan untuk mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi, pemerintah memperkuat sektor pertanian serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, menjelang pelaksanaan AEC, kemampuan pelaku usaha harus ditingkatkan. Salah satunya lewat sentuhan teknologi. ”Saya melihat, pentingnya teknologi bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Bagaimana lahan tandus bisa ditanami komoditas andalan. Makanya, saya dukung kegiatan ekonomi kerakyatan berbasis agro sehingga tak bisa disaingi negara ASEAN lain,” katanya saat dialog ekonomi kerakyatan di sela launchingAirlangga Business Community (ABC) di Unair Jumart (2/5).

Dalam dialog tersebut Hatta menyempatkan melakukan live streaming dengan Gubernur Jatim dan Kadin Jatim. Pembicaraan tersebut membahas beberapa hal, salah satunya upaya mengubah lahan kering menjadi lahan produktif untuk perkebunan hortikultura di Dusun Moncel, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. ”Untuk mendorong sektor pertanian, kalangan universitas dan pemda harus bisa mencermati,” ujar dia.

Sebagai bagian terpenting, lanjut dia, inovasi tidak harus dilakukan oleh usaha besar. Malah yang harus didorong untuk berinovasi adalah usaha kecil. Untuk memperkuat UMKM, pihaknya sudah memiliki sejumlah kebijakan. Antara lain, peningkatan kapasitas dengan mendirikan pusat inovasi UMKM dan inkubator wirausaha, akses pembiayaan KUR maupun skema kredit lain, kemudahan regulasi, dan perluasan peluang usaha. ”Ada 14 sektor industri kreatif seperti kuliner dan fashion yang memiliki peluang besar,” urainya.

Hatta mengakui, biaya logistik di Indonesia belum berpihak kepada pelaku usaha. Saat ini ongkos logistik yang ditanggung per satuan produk sebesar 14,08 persen. Targetnya, tahun depan ongkos itu bisa turun menjadi 10 persen.

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya mengatakan, harmonisasi sudah diterapkan di berbagai sektor. Bahkan, standar yang diterapkan sudah sama dengan yang berlaku di kawasan Asia.

Gubernur Jatim Soekarwo menambahkan, sumbangan terhadap sektor UMKM terus dipertahankan. Selama ini melalui perbankan daerah, pihaknya memberikan bunga ringan 6 persen per tahun. ”Meski bertumpu pada penyaluran kredit UMKM, aset Bank UMKM selama empat tahun naik dari Rp 400 miliar menjadi Rp 1,6 triliun,” ujarnya. (res/c11/oki)