Pemerintah Pertimbangkan Normalisasi Hubungan dengan Taliban

Pemerintah Pertimbangkan Normalisasi Hubungan dengan Taliban
Petinggi Taliban menduduki Istana Kepresidenan Afghanistan di Kabul setelah Presiden Ashraf Ghani melarikan diri dari negara itu, Minggu (15/8). Foto: Zabi Karimi/ AP - Aljazeera

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengaktifkan kembali KBRI di Kabul, Afghanistan, dalam upaya melakukan pendekatan konstruktif (constructive engagement) dengan negara yang kini dikuasai kelompok Taliban itu.

Sebelumnya, misi Indonesia di Kabul dijalankan sementara dari Islamabad, Pakistan, menyusul pengambilalihan pemerintahan Afghanistan oleh Taliban pada Agustus lalu.

“Tujuan (pembukaan kembali KBRI di Kabul) untuk melakukan constructive engagement, terutama dalam konteks bantuan kemanusiaan, termasuk bantuan bagi perempuan, pemberian beasiswa, dan lain-lain,” kata Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Abdul Kadir Jailani dalam media gathering di Jakarta, Senin.

Namun, Kadir menegaskan bahwa rencana pembukaan kembali KBRI di Kabul bukan berarti Indonesia mengakui pemerintahan Taliban.

Menurut dia, Indonesia masih akan terus memantau sejauh mana Taliban menjalankan komitmennya untuk pemerintahan di Afghanistan yang lebih inklusif, terutama terkait penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak serta penanggulangan terorisme.

“Kita mengharapkan penerintahan Taliban bisa menjaga penuh komitmennya untuk tidak membiarkan negaranya menjadi homegrown of terrorism (tempat pembibitan dan pelatihan teroris—red),” kata Kadir.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Indonesia terus berupaya untuk membantu krisis kemanusiaan di Afghanistan, yang saat ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 serta musim dingin yang menjadikan penyediaan makanan yang cukup bagi warga setempat sebagai tantangan tersendiri.

Upaya yang dilakukan Indonesia selain langsung menyalurkan bantuan kemanusiaan, yaitu mendorong pertemuan antara para menteri luar negeri tentang isu Afghanistan.

Pemerintahan Jokowi mulai membuka pintu normalisasi hubungan dengan Taliban yang kini berkuasa di Afghanistan