Pemerintah Putuskan Pembebasan Pungutan Ekspor CPO Dilanjutkan Sampai Desember 2022

Pemerintah Putuskan Pembebasan Pungutan Ekspor CPO Dilanjutkan Sampai Desember 2022
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin rapat Komite Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada Senin (31/10). Foto: Dokumentasi Humas Kemenko Perekonomian

Rapat juga memutuskan untuk melakukan percepatan realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, yakni akan dilakukan pembahasan lebih lanjut melalui tim teknis.

Pembahasan tersebut akan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan BPDPKS.

Selain itu, mendorong penanaman tanaman sela di lahan PSR yang mencakup komoditas jagung, kedelai dan sorgum sebagai bagian dari program ketahanan pangan.

Terkait PSR ini juga perlu dilakukan perbaikan agar selisih harga TBS pekebun mitra dan non mitra semakin mengecil dan Rakor Komrah berikutnya khusus PSR dilakukan pada pertengahan November agar dapat diperoleh perencanaan PSR dalam kerangka penanaman tanaman sela pada Desember 2022. (mrk/jpnn)

Pemerintah memutuskan pembebasan pungutan ekspor CPO yang berlaku sejak 15 Juli 2022 diperpanjang sampai Desember 2022. Simak kata Menko Airlangga Hartarto


Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News