Pemerintah Yakin Masih Ingin Pakai Cara Pemilu Serentak ?

Pemerintah Yakin Masih Ingin Pakai Cara Pemilu Serentak ?
Kotak Suara Pemilu 2019. Foto ilustrasi. pojoksatu

Kedua, lanjut Jhon, politik nasional lebih tercurahkan ke pilpres dibanding pileg. Ketiga, tidak ada debat caleg sama sekali sehingga orang tidak mengenal siapa calonnya.

"Sebagai contoh empat guru besar dan lima dokter di DPD itu tumbang semua karena tidak punya uang," katanya.

BACA JUGA : Tahapan Pilkada Serentak 2020 Mulai Digelar September

Profesor yang juga tidak terpilih kembali sebagai anggota DPD 2019-2024 itu menambahkan, dirinya tidak mungkin memainkan politik uang demi mendapatkan suara.

Jhon mengaku pernah ditawari tiga orang yang berjanji memberikan 10 ribu suara.

"Saya ditawar tiga orang, "Bapak Jhon ada Rp 100 juta tidak, kami kasih 10.000 suara. Bagaimana hitungan anda, ya pasti". Saya tidak mau. Kalaupun ada uang saya tidak mau," jelas Jhon.

Menurut Jhon, dari sudut fungsi politik dan edukasi politiknya, bukan sekadar untuk meraih suara sebanyak mungkin demi keluar sebagai pemenang.

"Bukan itu yang kami cari sebenarnya. Ini demokrasi juga dirusak oleh cara-cara seperti itu," ungkapnya.

Pemerintah dianggap belum siap dengan penyelenggaraan pemilu serentak sehingga banyak terjadi masalah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News