Pemindahan IKN, Mbak Puan Minta Pemerintah Harus Melakukan Hal Penting Ini
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani berharap pemerintah bisa melibatkan masyarakat ketika membuat aturan turunan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN).
"DPR RI mengingatkan agar prosesnya melibatkan seluas-luasnya partisipasi publik,” kata Puan dalam keterangan persnya, Jumat (4/2).
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan bahwa masyarakat memiliki hak menentukan arah kebijakan negara.
Termasuk, ketika pemerintah hendak memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
Toh, kata Mbak Puan, DPR sudah melibatkan masyarakat ketika menyusun UU IKN sebelum disahkan pada 18 Januari 2022.
“Hal tersebut tidak boleh terputus saat pembentukan regulasi turunan," ucap Mbak Puan.
Nantinya, akan ada 10 aturan terdiri dari 3 Peraturan Pemerintah (PP), 5 Peraturan Presiden (Perpres), 1 Keputusan Presiden (Kepres), dan 1 Peraturan Kepala Otorita IKN.
Mbak Puan berharap penyusunan regulasi turunan UU IKN bisa sesuai target.
Mbak Puan Maharani menyampaikan pernyataan terkait aturan turunan UU IKN, pihak pemerintah jangan menyepelekan hal penting ini.
- IKN Terapkan Sistem Transportasi Cerdas dengan Prinsip Keberlanjutan
- Menteri Anas Temui Mensesneg, Bahas Kemajuan Skenario Perpindahan ASN ke IKN
- Sumber Daya Air Bakal Jadi Prioritas Pembangunan IKN
- Formasi CPNS 2024 & PPPK Terbanyak untuk Honorer Tenaga Teknis
- 7 Poin Pernyataan Menteri Anas soal Pemindahan ASN ke IKN, Penting Semua
- 5 Berita Terpopuler: ASN yang Pindah ke IKN Bakal dapat 1 Apartemen, 92 Ribu NIK Warga Jakarta Bakal Nonaktif