Pemprov Jatim Kumpulkan Muspida dan Tokoh Agama

Di bagian lain, ketua Dewan Tanfidz PWNU Jatim KH Mutawakil Alalah mengatakan bahwa peristiwa kemarin lebih merupakan dendam lama. Menurut Mutawakil, dari investigasi pihaknya, setidaknya ada tiga kelompok yang saling bersinggungan. Yakni, kelompok Syiah, Sunni Pasuruan, dan kelompok pengajian Manakib Kubro. "Tapi, kami harap bahwa semuanya sadar bahwa perbedaan tak bisa diselesaikan dengan jalan kekerasan," ucapnya.

Usai berbicara selama tiga jam, semua yang hadir dalam pertemuan tersebut kemudian bergegas ke Mapolda Jatim untuk melanjutkan pertemuan, sekaligus acara diskusi bersama dengan pimpinan media massa di Jawa Timur. Selain itu, Gubernur Jatim juga mengutus Wagub Saifullah Yusuf menuju ponpes Sidogiri, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan.

Nah, dalam pertemuan di Mapolda tersebut itulah, MUI meminta agar pemerintah provinsi dan kepolisian untuk menghentikan aktivitas kegiatan Ahmadiyah. Dalam artian, bukan keyakinannya yang harus dihentikan, tapi aktivitas-aktivitas yang bisa mengundang potensi kerusuhan, seperti pengajian bersama.

Untuk itu, Wagub Jatim Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya menampung aspirasi dari MUI tersebut. "Kami masih belum melangkah ke sana. Tapi, kami benar-benar mempertimbangkan baik dan buruknya dulu," ucapnya. Yang jelas, Saifullah mengatakan bahwa sejak tahun 1960-an, MUI memang sudah menyatakan bahwa Ahmadiyah bukan Islam. "Semuanya akan kami pertimbangkan. Yang jelas, langkah pertama kami adalah mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan guna membuat situasi keamanan di Jatim tetap kondusif," imbuhnya. (ano)