Pemuda Muhammadiyah Sebut RUU Pilkada Tak Berdampak Sosial

jpnn.com - JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay, menilai keputusan apapun yang diambil DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Derah (RUU Pilkada), tidak akan membawa dampak sosial yang cukup luas bagi masyarakat.

Pasalnya, RUU tersebut tidak berkenaan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Malah sebaliknya, hanya berpengaruh pada kepentingan tingkat elite dan pemilik modal semata.

"Beda kasusnya jika yang dibahas masalah kenaikan BBM (bahan bakar minyak), maka semua rakyat akan mendapat dampak langsung dan akan segera dirasakan karena dibutuhkan setiap saat. RUU pilkada, andaikan ada pun ada dampaknya, toh hanya dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Singkatnya, RUU Pilkada hanya dibutuhkan oleh rakyat paling banyak dua kali dalam lima tahun, yaitu pada saat pilgub (pemilihan gubernur) dan pilkada bupati atau walikota,” katanya di Jakarta, Kamis (25/9).

Karena itu atas kondisi yang ada, Saleh menilai tidak semestinya elite partai politik, konsultan dan lembaga-lembaga survei politik menggiring opini mengatasnamakan kepentingan rakyat. “Kalau mereka jujur, justru yang berkepentingan langsung dengan RUU itu adalah mereka (tokoh politik),” katanya.

Meski begitu, kalau tokoh parpol,  lembaga survei dan konsultan poltik tetap melakukan penolakan, menurut Saleh, hal tersebut sah-sah saja. Karena hak menyampaikan pendapat sangat dilindungi di negara demokrasi seperti Indonesia. Tetapi biar lebih baik, masing-masing pihak disarankan mengatasnamakan lembaga dan kepentingannya masing-masing. Bukan mengatasnamakan rakyat.

"Ini kan ada yang bilang pilkada DPRD memasung suara rakyat. Siapa bilang? Bukankah suara rakyat sudah disalurkan dalam pemilu legislatif? Bukankah institusi legislatif sah dan legitimate mewakili rakyat? Bukankah sila keempat Pancasila juga mengamanatkan bangunan demokrasi kita melalui permusyawaratan dan perwakilan," katanya. (gir/jpnn)