Penasihat Hukum Novanto Sebut Ada Politik Belah Bambu
jpnn.com, JAKARTA - Maqdir Ismail selaku penasihat hukum Setya Novanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tebang pilih dalam mengungkap kasus korupsi e-KTP.
Dia menilai ada politik belah bambu dalam kasus yang dihadapi kliennya.
Pasalnya, ada beberapa nama yang hilang dalam surat dakwaan Novanto.
Di antaranya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.
Yasonna dan Ganjar duduk di Komisi II DPR saat proyek e-KTP berjalan.
Sementara itu, Olly merupakan pimpinan Badan Anggaran DPR.
"Dalam proses hukum ini ada politik belah bambu. Ada yang muncul ada yang hilang. Itu terasa sekarang," kata Maqdir dalam diskusi bertajuk Setnov Effect di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12).
Maqdir menilai ada beberapa kejanggalan yang diuraikan jaksa penuntut umum (JPU) dibanding tiga terdakwa sebelumnya.
Maqdir Ismail selaku penasihat hukum Setya Novanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tebang pilih dalam mengungkap kasus korupsi e-KTP.
- Hadiri Sidang Putusan PHPU Pilpres 2024 di MK, Ganjar Singgung Kemerdekaan Hakim
- Kubu Prabowo Yakin Permohonan Pihak Anies & Ganjar Bakal Ditolak Hakim MK
- Mardiono PPP Hadiri Halalbihalal Golkar, Ganjar Merespons Begini
- Ganjar Pranowo Soal Peluang Bertemu Gibran: Pintu Saya tidak Pernah Tertutup
- Alasan Ganjar Tak Hadiri Open House di Rumah Megawati
- PB KAMI Bakal Laporkan Oknum Pejabat Penerima Suap dari Pengusaha Oli Palsu ke KPK