Penegakan HAM Baru Baik di Atas Kertas
Sabtu, 11 Desember 2010 – 06:42 WIB
Hal lain yang harus didorong untuk menopang penegakan HAM adalah pelaksanan demokrasi. Ia mengatakan, demokrasi harus dikawal secara sadar, untuk mengurangi risiko-risiko demokrasi.
Dalam evaluasinya, Komnas HAM juga menyoroti tidak dilaksanakannya rekomendasi terkait semburan lumpur Lapindo. Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim menyatakan, sebelumnya Komnas HAM telah menemukan 18 hal yang dilanggar dalam lumpur Lapindo. Antara lain, hak ekonomi, sosial, budaya, akses tempat tinggal, dan pendidikan.
Komnas HAM merekomendasikan pemerintah untuk segera memberikan penanganan terhadap orang-orang yang terkena dampak lumpur panas ini. Contohnya, dengan menyediakan relokasi dan sekolah-sekolah bagi korban, serta menuntaskan semua masalah ganti rugi. "Rekomendasi-rekomendasi ini belum dilaksanakan," kata Ifdhal.
Ifdhal mengatakan, fokus evaluasi HAM tahun ini antara lain adalah kecenderungan masih tingginya kecenderungan penembakan terhadap warga negara. Antara lain, penanganan pidana yang melibatkan polis, serta konflik-konflik antara warga dengan perusahaan di perkebunan yang melibatkan aparat keamanan. Komnas HAM juga menyoroti penganiayaan terhadap jamaah Ahmadiyah yang makin meningkat.
JAKARTA - Wakil Presiden Boediono menilai penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sudah cukup baik di atas kertas. Hanya saja, saat ini perlu
BERITA TERKAIT
- Kementan Mengajak Masyarakat Mengenali Tanah Sebelum Tanam
- Polda Bali Kerahkan Dua Kapal dan Tiga Helikopter Untuk Pengamanan KTT WWF
- Bank Dunia Mengakui Indonesia Berhasil Memberantas Kemiskinan Ekstrem
- Pastikan Arus Barang Lancar, Menko Airlangga Minta Instansi di Pelabuhan Bekerja 24 Jam
- Pemeriksaan Sandra Dewi cs Dinilai Tepat, Agar Efektif
- PT SWA Menyurati Polri Atas Dugaan Kekeliruan Informasi Hukum