Peneliti BRIN Kritik Fungsi Dewan Pertahanan Nasional

Kemudian, Haripin memandang susunan dari DPN itu sendiri menjadi masalah lain. Ada tiga kedeputian, yakni Kedeputian Geostrategi, Geopolitik, Geoekonomi yang secara konsep menurutnya tidak jelas.
Haripin menyebut yang lebih membahayakannya adalah apa yang menjadi tugas dari Kedeputian Geopolitik, yakni menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rancangan kebijakan terpadu pertahanan negara dan pengerahan komponen negara dari aspek ideologi, politik dan sosial-budaya.
"Fungsi dan tugas ini berpotensi untuk digunakan sebagai alat mobilisasi untuk menjustifikasi kebijakan atau saran kepada Presiden yang justru di luar ruang lingkup pertahanan negara," ujarnya.
Oleh karena itu, Haripin menyarankan agar pemerintah memikirkan ulang urgensi dan relevansi DPN ke depan karena berisiko adanya tumpang tindih antara DPN, Wantannas ataupun lembaga lain yang memiliki irisan isu, termasuk sumber daya anggaran untuk pembiayaan DPN menambah alokasi anggaran dalam APBN.(fat/jpnn)
Peneliti BRIN Muhamad Haripin mengkritik pembentukan Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang dinilai mengandung banyak permasalahan.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Dukung Prabowo 2 Periode, Idrus Golkar Usul Pembentukan Koalisi Permanen
- Versi Pengamat, Prabowo Tak Merestui Mutasi Letjen Kunto Arief
- Prabowo Sebut Orang Indonesia Harus Tinggalkan Mental 'Kumaha Engke'
- Prabowo Percaya Hakim Bergaji Besar Tidak Bisa Disogok
- Lewat Aplikasi Ini, Perjalanan Dinas Bisa Lebih Terstruktur dan Transparan
- Momen Prabowo Singgung Kapolri-Panglima TNI: Wah, Alamat Enggak Diganti Nih!