Pengalihan Subsidi BBM ke Program Perlindungan Sosial Dinilai jadi Desain yang Tepat Bagi APBN

Pengalihan Subsidi BBM ke Program Perlindungan Sosial Dinilai jadi Desain yang Tepat Bagi APBN
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai jadi momentum mengurangi beban subsidi. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom senior Faisal Basri menilai meski pahit, kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi harus bisa dipahami dengan baik.

Menurutnya, penyesuaian harga minyak merupakan fenomena global. Hampir semua negara, termasuk produsen besar seperti Arab Saudi, sudah menaikkan harga BBM. 

"Harga di Indonesia lebih murah dibandingkan produsen utama minyak, Arab Saudi," kata Faisal Basri dalam diskusi bertajuk Subsidi Untuk Siapa? Menelaah Efektivitas Penggunaan Uang Rakyat.

Dalam teori ekonomi, papar Faisal, salah satu tujuan dari kebijakan subsidi adalah redistribusi, agar distribusi pendapatan menjadi lebih merata.

Dengan menetapkan harga lebih murah, barang yang disubsidi menjadi dapat dijangkau oleh masyarakat yang miskin sekalipun.

“Subsidi BBM tampak tidak sejalan dengan tujuan tersebut karena ternyata orang miskin sedikit menggunakan BBM daripada orang kaya. Sementara itu, subsidi BBM membutuhkan anggaran sangat besar,” jelas Faisal Basri.

Dalam pandangan pakar dan pengamat, memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan sosial menjadi isu paling mendesak pasca-kebijakan pengalihan subsidi BBM.

Tidak tepat sasaran memang menjadi pertimbangan utama pengurangan subsidi BBM dan pengalihan peruntukannya untuk program bantalan sosial yang bersifat langsung.

Dengan menetapkan harga lebih murah, barang yang disubsidi menjadi dapat dijangkau oleh masyarakat yang miskin sekalipun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News