Pengamat Ketenagakerjaan: Pemerintah Harus Perkuat Jaminan Sosial
Minggu, 08 September 2024 – 02:22 WIB
Para pencari kerja sedang memadati Job Fair (Ilustrasi). Foto: Ricardo/JPNN.com
Capaian ini setara 50,3 persen dari target investasi tahun ini. Di sisi serapan tenaga sebanyak 1.225.042 orang selama semester I/2024.
Tak hanya investasi, Tadjudin menilai, perbaikan iklim perlindungan sosial juga perlu dibenahi pemerintah. Setidaknya otoritas fokus pada penguatan jaminan sosial baik di bidang ketenagakerjaan hingga kesehatan.
Langkah ini harus dilakukan pemerintah mengingat sektor jaminan sosial berkontribusi besar bagi fiskal alias pendapatan negara, yang diperoleh melalui pembayaran iuran peserta.
Di lain sisi, menurunnya kelas menengah bakal berdampak buruk bagi jaminan sosial. Lantaran, orang enggan menyetor iuran.
“Kemungkinan buruk, kemungkinan besar, banyak dampaknya, kemungkinan besar orang tidak mampu membayar pajak lagi, pajak-pajak tertentu, tidak mampu membayar pajak BPJS mungkin ketenagakerjaan. Kan kelas menengah yang menopang selama ini soal itu, tetapi kalau itu menurun otomatis dampaknya cukup besar,” tuturnya. (cuy/jpnn)
Pengamat keetenagakerjaan asal Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjudin Nur Efendi menyebut Indonesia harus memperkuat jaminan sosial.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
BERITA TERKAIT
- Waka MPR: Upaya Pemberdayaan Perempuan Bagian Langkah Strategis
- Promosikan Hasil Riset GRS BPDP, AII: Bisa Dihilirisasi Petani dan UMKM
- Telkom Siap Gelar Digiland 2025 Seusai dapat Dukungan dari Gubernur DKI Jakarta
- Mantap! 2 UMKM Binaan Bea Cukai Nunukan Sukses Ekspor Produknya ke Malaysia
- Tumbuh Berkelanjutan, Bank Raya Kembali Bukukan Kinerja Keuangan Positif
- Bea Cukai Dukung UMKM di Bekasi dan Makassar Tembus Pasar Ekspor Lewat Kegiatan Ini