Pengamat: Pemilihan Pimpinan MPR Sebaiknya Lewat Musyawarah

jpnn.com, JAKARTA - Pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan sistem paket lebih baik dilakukan secara musyawarah ketimbang dengan cara voting.

"Sebaiknya musyawarah yang ditempuh, jangan voting supaya tetap terjaga muruah MPR," kata pengamat politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing, Sabtu (27/7) malam.

Direktur EmrusCorner itu menegaskan dari namanya saja MPR itu Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga musyawarah harus dikedepankan.

"Majelis permusyawaratan masa tidak musyawarah. Kalau menentukan pemimpin saja tidak musyawarah, bagaimana mau mengambil keputusan yang lain," ujarnya.

Oleh karena itu, ujar Emrus, MPR harus menunjukkan mereka bisa mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, yang dimulai dari memutuskan siapa yang memimpin lembaga tinggi negara tersebut.

Menurut dia, sosok pimpinan MPR juga haruslah yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, atau bisa dikatagorikan sebagai negarawan.

“Bila politisi di legislatif negarawan, pasti menginginkan musyawarah. Bila politisi di legislatif politikus, pasti lebih memilih voting," ujarnya.

“Maka dari itu harusnya dipilih dengan musyawarah dan sosoknya harus negarawan," tambah Emrus.