Pengamat: Pemilihan Pimpinan MPR Sebaiknya Lewat Musyawarah
jpnn.com, JAKARTA - Pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan sistem paket lebih baik dilakukan secara musyawarah ketimbang dengan cara voting.
"Sebaiknya musyawarah yang ditempuh, jangan voting supaya tetap terjaga muruah MPR," kata pengamat politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing, Sabtu (27/7) malam.
Direktur EmrusCorner itu menegaskan dari namanya saja MPR itu Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga musyawarah harus dikedepankan.
"Majelis permusyawaratan masa tidak musyawarah. Kalau menentukan pemimpin saja tidak musyawarah, bagaimana mau mengambil keputusan yang lain," ujarnya.
Oleh karena itu, ujar Emrus, MPR harus menunjukkan mereka bisa mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, yang dimulai dari memutuskan siapa yang memimpin lembaga tinggi negara tersebut.
Menurut dia, sosok pimpinan MPR juga haruslah yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, atau bisa dikatagorikan sebagai negarawan.
“Bila politisi di legislatif negarawan, pasti menginginkan musyawarah. Bila politisi di legislatif politikus, pasti lebih memilih voting," ujarnya.
“Maka dari itu harusnya dipilih dengan musyawarah dan sosoknya harus negarawan," tambah Emrus.
Pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan sistem paket lebih baik dilakukan secara musyawarah ketimbang dengan cara voting.
- HNW: Agama Merupakan Katalisator Bagi Pemeluknya Untuk Bangkit
- Ketua MPR Bambang Soesatyo Dukung Aspen Medical Dirikan RS Internasional di Indonesia
- Hadiri Kongres Desa Indonesia, Ketua MPR Bambang Soesatyo Ungkap Sejumlah Fakta
- Soal Potensi Penurunan Revenge Tourism Pada Tahun Ini, Begini Saran Lestari Moerdijat
- Dukung Investor China Kembangkan Energi Hijau di RI, Bamsoet Ungkap Fakta Ini
- Bamsoet Apresiasi JWL yang Berikan Santunan ke 500 Anak Yatim