Penganut Oligarki tak Layak Dicapreskan
Senin, 30 April 2012 – 20:40 WIB
Sikap mengambil-alih amanat konstitusi yang menyatakan bahwa capres dan cawapres diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang oleh ketua umum partai dipahami sebagai haknya untuk diusung menjadi capres ini sangat tidak masuk akal karena menjadikan partai politik sebagai satu-satunya sumber pimpinan nasional.
Menurut Syamsudin, sumber-sumber pemimpin nasional tidak hanya partai politik. Perguruan tinggi dan lembaga-lembaga negara lainnya juga sumber dari lahirnya pemimpinan nasional.
Terakhir ditegaskannya, keharusan ketua umum partai politik untuk jadi capres itu tidak dikenal di negara-negara demokrasi seperti Amerika Serikat. "Tidak ada dalam sejarah Amerika Serikat seorang calon presiden berasal dari Ketua Umum Partai Demokrat atau Republik. Semua berasal dari senator, kongres dan gubernur negara bagian. Bahkan nama Ketua Umum Partai Demokrat dan Republik tidak sepopuler nama ketua-ketua umum parpol di Indonesia," kata Syamsudin Haris. (fas/jpnn)
JAKARTA - Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Profesor Syamsudin Haris menyatakan bahwa para pimpinan partai politik
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Penjabat Gubernur Jateng Mendukung Penuh Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024
- Sebegini Honor PPK Pilkada Serentak 2024, Syarat Pendaftaran Banyak Banget
- Ahok Disebut Masih Ada Keinginan Maju di Pilgub DKI Jakarta
- Sekjen Gelora: Seingat Saya, Kalangan PKS Selama Kampanye Menyerang Prabowo-Gibran
- PKB dan NasDem Akan Bergabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Darmizal Merespons Begini
- Forum Umat Islam Sragen Imbau Semua Pihak Hormati Putusan MK dan KPU