Pengeluaran Parpol Harus Dibatasi

JAKARTA - Pengamat politik Burhanudin Muhtadi menyebut akar dari munculnya berbagai kasus percaloan anggaran di DPR adalah tidak adanya aturan yang jelas mengenai sistem pendanaan partai politik. Bila ini tidak segera dibenahi, Burhan ?begitu dia biasa disapa, khawatir bahwa fenomena Nazaruddin akan kembali terulang.

"Seharusnya muncul inisiasi dari DPR untuk menyusun RUU Keuangan Partai Politik," kata Burhan di gedung DPR, Kamis (11/8).

Menurut dia, selama ini pengaturan pendanaan partai politik masih sekedar tempelan atau pelengkap di sejumlah UU bidang politik. Misalnya, di UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, dan UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres. Untuk dua UU terakhir, saat ini, tengah dalam proses revisi di DPR.

Karena tidak pernah tersusun dalam satu UU khusus yang sistematis, dia menilai persoalan dana partai politik tidak diatur dengan lebih detil. "UU yang ada juga tidak mengatur sanksi tegas kalau terjadi pelanggaran," imbuhnya.