Pengunjuk Rasa Sri Lanka Ingin Bertahan di Istana Kepresidenan Sampai Pemerintahan Rajapaksa Berakhir

"Yang paling penting adalah kebutuhan legitimasi politik dan saya khawatir pemerintah yang kita miliki saat ini tidak memiliki legitimasi," katanya.

"Jadi kita perlu mengadakan pemilihan. Yang saya ketahui butuh periode minimum enam minggu untuk menempatkan pemerintahan baru dengan mandat baru yang akan memiliki stabilitas di Parlemen."

Para pengunjuk rasa juga telah menyerukan perubahan sistemik untuk menjauhkan "kekuatan otoriter" dari tangan presiden.

Presiden Sri Lanka memiliki kekuasaan besar untuk menunjuk dan memecat menteri, di samping mengontrol pemilihan umum, pelayanan publik, polisi, dan komisi investigasi korupsi.

Pakar hukum mengatakan satu-satunya cara kekuasaan eksekutif itu dapat ditumpahkan adalah melalui referendum.

"Jika ingin benar-benar merebut kursi kepresidenan eksekutif, tidak bisa hanya ke Parlemen, tetapi harus dipindahkan ke rakyat melalui referendum," ujar Saliya Peiris, dari Asosiasi Pengacara Sri Lanka.

"Jika ingin menghapus keseluruhan kepresidenan eksekutif, semuanya kembali rakyat melalui referendum."

Diproduksi oleh Natasya Salim dari laporan dalam bahasa Inggris