Pengurus Daerah Desak Dua Kubu PPP Islah

"Sebaiknya tidak saling ngotot, patuhi saja fatwa Majelis Syariah dan putusan Mahkamah Partai. Saya optimis masih ada waktu untuk islah, kalau tidak ya DPP di luar SDA dan Emron yang menggelar muktamar. Karena DPP itu tidak hanya pengurus harian," urainya.

Sementara itu, Pengamat politik LIPI Arief Aulia Rachman berpendapat, PPP seolah-olah mengalami krisis kepemimpinan pasca Suryadharma Ali terjerat kasus dugaan korupsi haji. Menurut Arief, status tersebut telah menyandera PPP karena SDA berada di pucuk pimpinan.

"Ini persoalan moral-etik pemimpin partai Islam. Karena SDA tersandung kasus haji, maka terjadi krisis kepemimpinan," kata Arief Aulia Rachman.

Arief mengungkapkan, jalan penyelesaian harus melalui konstitusi partai. Menurut dia, PPP memiliki AD/ART yang menjadi acuan semua kader. Dia mengungkapkan, anjuran islah yang difatwakan Majelis Syariah PPP tak otomatis menutupi kasus yang dialami SDA.

"Ranah organisasi PPP ada istilah islah yang diatur AD/ART, tapi soal kasus hukum seorang kader itu tak otomatis hilang dengan adanya penyelesaian organisasi," ungkap alumnus UIN Sunan Kalijaga ini.

Pihaknya, menyarankan kader-kader PPP meminimalisasi konflik kepentingan secara terbuka demi keutuhan partai. "Yang terpenting PPP harus lebih respek terhadap isu-isu keagamaan, kebangsaan, demokrasi dan supremasi hukum," tandasnya. (dli)