Pengusaha Smelter Belum Patuhi Harga Patokan dari Pemerintah

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Sultra, Suwandi Andi juga menyoroti sikap smelter yang membeli nikel dari penambang yang tidak sesuai HPM. Dampaknya, menurut Suwandi, ikut memengaruhi pendapatan asli daerah (PAD).

“Kami meminta pelaku usaha di Sultra agar membeli ore nikel harus sesuai HPM. Jika di bawah HPM jelas sangat berdampak pada PAD,” kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Sultra ini.

Dia menegaskan,  DPRD Sultra khususnya Komisi III yang membidangi pertambangan tak akan pernah berhenti mengawal kebijakan negara, termasuk mengatur regulasi jual beli hasil pertambangan.

Suwandi menegaskan, negara tak boleh mundur apalagi kalah untuk menghadapi korporat ataupun investor yang memanfaatkan kekayaan alam negara ini.(chi/jpnn)