Penjabat Gubernur PPB Mohammad Musa'ad Dinilai Tidak Mengayomi Orang Asli Papua Jadi ASN

Howay pun menyatakan penundaan pelantikan terhadap puluhan pejabat (ASN) eselon II tersebut bakal memberikan stigma negatif OAP terhadap pemerintah pusat.

Sebab, sebagai representasi pemerintah pusat, Penjabat Gubernur Musa’ad dinilai tidak serius untuk membimbing dan mengayomi OAP yang menjadi aparatur sipil negara.

“Ini bisa jadi preseden buruk juga kepada pemerintah pusat yang tidak mempedulikan harkat serta martabat ASN OAP. Pemerintah (Kemendagri) perlu mengevaluasi kinerja Pj. Gubernur Musa’ad kembali. Masih banyak pejabat OAP yang mampu dan memiliki kinerja lebih baik dari Musa’ad,” ujar Howay.

Tak jauh berbeda, pengamat politik Papua Ortisan Kambu juga menuding Penjabat Gubernur Mohammad Abud Musa'ad sengaja menunda pelantikan puluhan pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan pemerintah provinsi.

Padahal, ungkap Ortisan, puluhan pejabat tersebut telah memenuhi syarat namun belum juga mendapatkan kepastian pengumuman yang semestinya disampaikan Pj Gubernur Musa’ad.

"Ini kan provinsi baru, beliau waktu itu hanya melantik beberapa anggota saja. Lainnya masih dalam proper test. Semua orang yang memenuhi syarat telah ikut. Nama-nama sudah keluar untuk eselon II, III, dan IV. Seharusnya jika sudah keluar, seminggu setelahnya harus sudah dilantik,” kata dia.

Ortisan pun menilai Penjabat Gubernur tidak fokus dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Daerah di provinsi Papua Barat Daya.

Dia bahkan menuding Penjabat Gubernur Musa’ad hanya bisa menggunakan fasilitas pemerintahan untuk pelesir ke sana dan ke mari.