Penting! Ini Penjelasan Lengkap Kemenpora Soal MotoGP

4.      Sesungguhnya dari dua surat Kemenpora (baik kepada Presiden RI maupun kepada PT Sarana Sirkuitindo Utama) pihal PT Sarana Sirkuitindo Utama sudah harus menyadari, bahwa PT Sarana Sirkuitindo Utama sudah diakui oleh pemerintah untuk menjadi tempat penyelenggaraan MotoGP 2017, 2018 dan 2019. Sehingga PT Sarana Sirkuitindo Utama sesungguhnya sudah bisa berkomunikasi lebih intens dengan Dorna Sports. Namun faktanya, PT Sarana Sirkuitindo Utama dalam pengakuannya mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan Dorna Sports, karena harus didahului dengan surat dari Kemenpora. 

5.      Ketiga permintaan tersebut sudah dipenuhi oleh PT Sarana Sirkuitindo Utama pada awal bulan Juni 2016. Dan bahkan Kemenpora harus menyampaikan ucapan terima-kasih kepada PT Sarana Sirkuitindo Utama, karena pada tanggal 30 Juni 2016, PT Sarana Sirkuitindo Utama menyanggupi untuk akan menanggung biaya  commitment fee sebesar EURO 7 juta untuk tahun 2017, sebesar EURO 8 juta untuk tahun  2018 dan  sebesar EURO 8,4 juta untuk tahun  2019. Ini suatu kontribusi dari PT Sarana Sirkuitindo Utama yang sangat layak diapresiasi. 

6.      Kemenpora semula akan mengirimkan surat pada akhir Mei 2016, namun kemudian pada tanggal 24 Mei 2016 ada surat  No.  B-29/MENKO/2016 dari Menko PMK yang ditujukan kepada Presiden RI yang intinya antara lain menyebutkan bahwa penyelenggaraan MotoGP di Indonesia lebih tepat sebagai kegiatan bisnis, sehingga pihak swasta lebih berperan. Lebih lanjut juga disebutkan, bahwa pemerintah dapat memberikan dukungan dengan memfasilitasi perijinan, pelayanan (imigrasi dan bea cukai)  dan mendorong partisipasi BUMN. Dan kemudian surat berikutnya datang dari Mensesneg tertanggal 15 Juni 2016 yang pada intinya agar rencana penyelenggaraan MotoGP di Indonesia agar dipersiapkan lebih komprehensif. Itulah sebabnya, Menpora baru mengirimkan surat kepada Dorna Sports per tanggal 1 Juli 2016, dengan demikian tidak ada alasan tertentu yang disengaja untuk mengulur-ulur waktu. 

7.      Merujuk pada surat jawaban Dorna Sports, sama sekali tidak menyebutkan bahwa surat Pemerintah Indonesia itu terlambat, selain hanya menyebutkan adanya persoalan tentang Master Plan yang belum dikirim dari PT Sarana Sirkuitindo Utama dan juga tentang harapan pada Palembang dengan catatan harus segera mengirimkan Master Plan-nya. 

8.      Kemenpora tidak menutup peluang seandainya PT Sarana Sirkuitindo Utama tetap melanjutkan komunikasi dengan Dorna Sports, karena Kemenpora sudah membuka akses kepada Dorna Sports dengan menyebutkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh PT Sarana Sirkuitindo Utama, dan kini tergantung PT Sarana Sirkuitindo Utama untuk mengintensifkan komunikasi tersebut dan sedapat mungkin memenuhi permintaan yang dikehendaki Dorna Sports. 

9.      Kemenpora memahami sepenuhnya kekecewaan PT Sarana Sirkuitindo Utama. Namun demikian, klarifikasi ini perlu disampaikan untuk tidak menimbulkan kebingungan publik. Intinya Kemenpora mendukung sepenuhnya pencalonan Sentul sebagaimana juga Palembang