Pentolan Honorer K2: Pemerintah Hemat Triliunan Rupiah
jpnn.com, JAKARTA - Pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi soal imbauan agar penyelesaian honorer K2 tidak diseret ke ranah politik, mendapat reaksi balik.
Pentolan honorer K2 menilai, imbauan tersebut dinilai tidak sejalan dengan realita di lapangan.
"Kalau masalah politik, bukankah PGRI juga berpolitik. Ada beberapa pengurusnya yang mencalonkan diri jadi anggota dewan. Ada juga oknum-oknum PGRI yang mendeklarasikan mendukung salah satu pasangan capres. Jadi jangan lempar batu sembunyi tangan," tutur Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Jawa Timur Eko Mardiono kepada JPNN, Selasa (11/10).
Politik pragmatis yang dijalankan oknum PGRI itulah menurut Eko membuat repot perjuangan para honorer. Honorer K2 menjadi korban dari semua ini.
Honorer butuh status PNS sesuai pengabdian, bukan malah dijadikan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Waktu, tenaga, dan dana terbuang sia-sia kalau jadi PPPK.
"Jadi PNS itu harapan meskipun pada awal kerja digaji tidak manusiawi, tidak layak, tidak sesuai Pancasila dan UU 1945," ucapnya.
Sebagai balas jasa, pemerintah seharusnya mengangkat honorer K2 jadi PNS. Kalau dihitung-hitung, pemerintah sudah diuntungkan triliunan rupiah karena mempekerjakan honorer K2 dengan gaji super murah.
BACA JUGA: Bicara Guru Honorer, Ketum PGRI Kaitkan UU ASN dengan SBY
Pentolan Honorer K2 menilai, pemerintah menghemat triliunan rupiah karena mempekerjakan honorer K2 dengan gaji sangat murah.
- 1,7 Juta Honorer jadi PPPK 2024: Inilah 30 Pemda Terdapat Sisa Guru P1
- 5 Berita Terpopuler: Info PPPK & CPNS 2024 Bikin Honorer Tenaga Teknis Lega, Perlu Disimak
- Info Terbaru untuk Honorer Bodong Pengin jadi PPPK 2024, Sorry Ye
- Info Terbaru BKN soal Cuti Kelahiran, PNS & PPPK Perlu Menyimak
- Pemkot Bima Dapat 148 Formasi CPNS dan 681 PPPK, Calon Pelamar Diminta segera Menyiapkan Diri
- PPPK Formasi 2023 Mulai Bertugas, Gaji Pertama 1 April, Alhamdulillah