Pentolan Honorer K2: Pemerintah Sudah Zalim pada PPPK
Minggu, 22 Maret 2020 – 09:00 WIB
Nur juga menyinggung imbauan pemerintah perihal bekerja dari rumah (work from home).
Menurut dia, imbauan itu tidak lantas membuat pemerintah melupakan nasib honorer K2.
“Dengan adanya imbauan kerja di rumah bukan berarti masalah PPPK, honorer K2, dan lainnya harus berhenti juga, kan?” kata Nur. (esy/jpnn)
Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) DKI Jakarta Nur Baitih berharap pemerintah tetap berkomitmen menerbitkan perpres penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Redaktur & Reporter : Ragil
BERITA TERKAIT
- Pernyataan Tegas BKN kepada PPPK, Singgung Sanksi Pemecatan
- Honorer yang Satu Ini Enggak Mungkin jadi PPPK 2024
- Update Jumlah Pelamar CPNS 2024 Gelombang I, Resmi dari BKN
- PPPK 2024: PP Manajemen ASN Molor, Honorer Database BKN pun Belum Aman
- 5 Berita Terpopuler: Rumor Menyebar, 770 Ribu Honorer Tak Terakomodasi, Pendaftaran CPNS 2024 Mengejutkan
- 5 Berita Terpopuler: Daftar Verval Honorer BKN Keluar, yang Non-Database Jangan Berharap, soal PPPK Part Time Bagaimana?