Pentolan Honorer: Posisi Kami Terancam
jpnn.com, MEMPAWAH - Forum Gerakan Guru Honor (FGGH) Mempawah, Kalimantan Barat, meminta pemerintah kabupaten membuat kebijakan pengangkatan guru kontrak.
“Kebijakan ini diikat dengan surat keputusan (SK) yang diterbitkan bupati Mempawah,” kata Wakil Ketua PGGH Hidaya saat beraudiensi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disdikporapar) Kabupaten Mempawah, Rabu (3/10).
Dia menambahkan, penerimaan CPNS yang digelar pemerintah pusat pada tahun ini menimbulkan kecemasan bagi guru honorer.
Pasalnya, mereka tidak mendapat jaminan diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
“Akibatnya, posisi kami terancam akan digantikan oleh pegawai hasil seleksi CPNS nantinya,” kata Hidaya.
Hidaya menjelaskan, pengangkatan itu bisa dilakukan secara bertahap, baik di bawah naungan Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama.
Pihaknya juga mendesak Pemerintah Kabupaten Mempawah merumuskan regulasi tentang upah guru honorer.
Sebab, saat ini upah yang diterima guru honorer sangat tidak manusiawi jika disesuaikan dengan kondisi perekonomian di masyarakat.
Forum Gerakan Guru Honor (FGGH) Mempawah, Kalimantan Barat, meminta pemerintah kabupaten membuat kebijakan pengangkatan guru kontrak.
- Pemda yang Tidak Usulkan Formasi PPPK 2024 untuk Tendik Harus Disanksi, Honorer Setuju?
- Hardiknas 2024, Mbak Rerie: Masalah Pengangkatan Guru Honorer Harus Segera Dituntaskan
- ORI Sarankan Seleksi CASN Ditunda hingga Pilkada Serentak 2024 Selesai, Begini Respons Junimart
- 5 Berita Terpopuler: Solusi untuk Honorer yang Tak Masuk Database BKN, Ada Rekrutmen Khusus PPPK? Semoga
- 5 Berita Terpopuler: Lulusan SMA Siap-Siap untuk Seleksi CPNS & PPPK, Ada Info Penting dari BKN, Begini
- Ratusan PPPK 2023 Teken Kontrak Kerja, Serfianus: Mereka Siap Bekerja Secara Profesional