Penundaan Pengangkatan CPNS & PPPK 2024 Banyak Makan Korban, Dipecat, Cari Kerja Sulit

Ekowi mengatakan pemerintah sudah melanggar amanat UU 20 Tahun 2023 tentang ASN. Semestinya, penataan honorer ini dituntaskan Desember 2024, tetapi ini dibuat molor hingga 2026.

Dia mempertanyakan apakah ada jaminan seluruh honorer akan terangkat PPPK pada Maret 2026.. Bagaimana dengan pemda yang tidak mau mengangkut, apakah pemerintah pusat berani memberikan sanksi.

'Seharusnya pemerintah tidak menetapkan TMT serentak, karena ada daerah-daerah yang sudah siap mengangkat CASN 2024 lho," tegasnya.

Oleh karena itu, Ekowi mendesak Presiden Prabowo Subianto turun tangan, seperti pendahulunya (SBY dan Jokowi) dalam mengeluarkan peraturan sehingga penyelesaian honorer tidak berlarut-larut lamanya.

Dalam raker yang dipimpin pimpinan Komisi II DPR RI Bahtra,S.PWK, ada lima kesepakatan yang ditandatangani bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh.

Adapun lima kesepakatan pemerintah dan Komisi 2 DPR RI itu sebagai berikut:

1. Dalam rangka pemenuhan atas kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan nasional sesuai Asta Cita, Komisi II meminta KemenPAN-RB melakukan penyelarasan formasi, jabatan, dan penempatan dalam seleksi CPNS dan PPPK berdasarkan kompetensi dan talenta terbaik bangsa dengan memprioritaskan fresh graduate untuk meningkatkan kualitas birokrasi menuju Indonesia Emas tahun 2045.

2. Komisi II DPR RI meminta KemenPAN-RB memastikan proses seleksi CPNS dan PPPK yang akan datang dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.